PGRI dan Arah Konsistensi Kebijakan Pendidikan

Dalam lanskap pendidikan tahun 2026 yang sering kali diwarnai oleh pergantian kurikulum dan dinamika politik, konsistensi menjadi barang mewah. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) hadir sebagai jangkar yang memastikan Arah Konsistensi Kebijakan Pendidikan tetap berpihak pada hakikat pembelajaran dan martabat guru, melampaui siklus politik lima tahunan.

Berikut adalah peran strategis PGRI dalam menjaga konsistensi kebijakan:

---

1. Pengawal Keberlanjutan Kesejahteraan (One Soul)

PGRI memastikan bahwa pergantian kepemimpinan tidak menghentikan komitmen terhadap kesejahteraan guru.

• Standardisasi Status: Melalui semangat “Satu Jiwa” (One Soul), PGRI secara konsisten mendesak kebijakan yang memberikan kepastian status bagi guru honorer dan PPPK. PGRI bertindak sebagai “memori organisasi” negara agar janji-janji regulasi sebelumnya tetap dipenuhi.

2. Navigasi Transformasi Digital yang Terukur (SLCC)

PGRI memastikan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan memiliki arah yang jelas dan tidak membuat guru terasing.

• Kurikulum Kompetensi Berkelanjutan: Melalui Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI menawarkan peta jalan pengembangan kompetensi yang konsisten. Ketika platform digital pemerintah berganti nama, PGRI memastikan substansi penguasaan AI dan literasi data guru tetap berjalan secara kontinu.

• Pendampingan Inovasi: PGRI menjaga agar kebijakan teknologi di sekolah tetap memanusiakan manusia, memastikan teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti peran edukatif guru.

---

3. Kepastian Perlindungan dan Hukum (LKBH)

Kebijakan perlindungan guru sering kali masih berupa dokumen di atas kertas. PGRI memastikan implementasinya konsisten di lapangan.

• Yurisprudensi Perlindungan Guru: Melalui LKBH, PGRI membangun konsistensi penanganan kasus hukum guru secara nasional. Setiap sengketa profesi ditangani dengan protokol yang sama, memberikan rasa aman yang pasti bagi guru di manapun mereka bertugas.

• Harmonisasi Regulasi: PGRI aktif memberikan masukan agar kebijakan pendidikan di tingkat daerah (Perda) sinkron dengan UU Guru dan Dosen di tingkat pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan yang membingungkan guru.

4. Penjaga Standar Etika Nasional (DKGI)

Kebijakan yang baik memerlukan pelaksana yang berintegritas. PGRI menjaga konsistensi perilaku profesional guru.

• Kode Etik sebagai Kompas: Melalui DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia), PGRI memastikan bahwa perubahan kebijakan sekolah tidak menggeser standar moral guru. Integritas guru tetap konsisten sebagai figur teladan, siapa pun menterinya dan apa pun kurikulumnya.

• Budaya Malu Profesional: PGRI menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga marwah profesi, sehingga kepercayaan publik terhadap guru tetap stabil dan konsisten.

---

Tabel: Peran PGRI dalam Menjaga Konsistensi Kebijakan

Bidang Kebijakan	Tantangan (Ketidakkonsistenan)	Solusi Konsistensi PGRI
Kurikulum	Berganti-ganti metode & istilah.	Fokus pada peningkatan kompetensi inti via SLCC.
Hukum	Penafsiran pasal perlindungan yang bias.	Advokasi & Protokol Hukum Baku via LKBH.
Kesejahteraan	Janji pengangkatan yang tertunda.	Pengawalan regulasi satu pintu (One Soul).
Moralitas	Disrupsi nilai di ruang digital.	Penegakan Kode Etik Nasional via DKGI.

---

Kesimpulan:

PGRI adalah “Penjaga Arah”. Di tengah gelombang perubahan yang sering kali membingungkan, PGRI memastikan bahwa kebijakan pendidikan tetap bergerak lurus menuju satu tujuan: Muliakan Gurunya, Cerdaskan Bangsanya. Dengan kekuatan organisasi yang unitaristik, PGRI menjadi filter agar guru tidak sekadar menjadi objek eksperimen kebijakan, melainkan mitra strategis yang berdaulat.